JAKARTA – Ada yang menarik dalam webinar wawasan kebangsaan yang dihelat DPP LDII, Sabtu (22/2/2021) pagi. Webinar yang dimoderatori Ketua DPP LDII Iskandar Siregar itu menghadirkan sejumlah tokoh penting.
Yakni Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso; Sri Hayati dari Kementerian Dalam Negeri RI; Dirjen Bimas Islam H. Kamarudin Amin; serta HM Affan Rangkuti Ketua Umum Patriot Bangsa. Adapun tema yang diangkat yaitu “Peran Ormas Islam dalam Memperkokoh Nilai-nilai Kebangsaan pada Masa Pandemi”.
“Bagi kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati yang mesti harus betul-betul berupaya kita jaga,” tegas Chriswanto.

Hal menarik berikutnya disampaikan Sri Hayati. Ditegaskan Sri, demokrasi memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi kehidupan ormas untuk ikut serta dalam pembangunan dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Dalam era reformasi terjadi perubahan paradigma, bahwa ormas bukan lagi sebagai ancaman, melainkan mitra pemerintah dalam pembangunan,” tegas Sri.
Pemerintah menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Untuk itu, lanjut Sri, pemerintah membuka kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan.
Meski demikian, Sri Hayati menerangkan bahwa ormas memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam menyukseskan pembangunan negara dan bangsa. Di antara hak ormas itu antara lain mengatur rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka, memperoleh hak kekayaan intelektual, memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi, mendapatkan perlindungan hukum, hingga melakukan kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga lain non-pemerintah.
Sedangkan kewajiban ormas di antaranya memelihara nilai-nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat. Menjaga ketertiban umum, mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, dan lebih penting lagi berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama H. Kamaruddin Amin, mengungkapkan bahwa Indonesia pantas menjadi model artikulasi agama Islam.
“Realitas keberagaman kehidupan beragama di Indonesia patut dibanggakan dan disyukuri. Indonesia bukan negara agama seperti Iran dan Vatikan yang menjadikan agama sebagai konsitusi mereka, tapi Indonesia adalah negara yang sangat beragama,” katanya.
“Kegiatan ini diharapkan akan memperkaya wawasan, visi, dan persepsi kita tentang negara kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita hidup dalam berdakwah, hidup beragama di dalam negara ini dengan kondisi yang baik,” kata Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, saat membuka acara tersebut.
Menurut Chriswanto, webinar wawasan kebangsaan ini merupakan bekal bagi DPP LDII saat menggelar Munas LDII IX. Wawasan Kebangsaan merupakan klaster pertama dalam delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa. LDII menempatkan kebangsaan sebagai klaster pertama, karena memandang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah fundamental keberadaan bangsa dan negara Indonesia.

Disisi lain, Ketua DPW LDII Bali Olih Solihat Karso diwawancarai usai mengikuti webinar menyatakan sepakat dengan apa yang dikemukanan Chriswanto, bahwa NKRI adalah harga mati. Olih juga sepakat dengan pernyataan Kammarudin Amin yang mensyukuri keberagaman agama di Indonesia.
Toleransi beragama itu sudah tercipta di Bali sejak lama. “Bali dikenal sebagai pulau toleransi. Ini menjadi modal pengikat persatuan bangsa dan negara,” ujar Olih di Gedung Serbaguna DPW LDII Bali, Denpasar.
Contoh nyata toleransi yaitu keberadaan Puja Mandala di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung. Di Puja Mandala semua tempat ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks. (KIM)